Mengenal Arti Dari Anti Korupsi – Anti korupsi adalah suatu tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Pencegahan itu bisa dilakukan dengan perbaikan sistem hukum, kelembagaan, dan budaya masyarakat. Dalam pembahasan artikel kali ini kita akan merangkum arti dari anti korupsi.

Mengenal Arti Dari Anti Korupsi

Dari sisi instrumen hukum, saat mulai era reformasi sudah ada berbagai perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang korupsi. Instrumen hukum ini perlu terus-menerus diperbaiki; terutama berkenaan dengan kelemahan aturan yang sering digunakan oleh koruptor agar lolos dari jerat hukum. Mengenai dengan hal itu, perlu disusun dan diperbaiki secara terus menerus berbagai peraturan: cara kerja pemerintah supaya menjadi lebih efisien; penciptaan lingkungan kerja bebas korupsi; pemisahan secara tegas milik negara dan milik pribadi; penggunaan fasilitas milik negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi; etika profesi dan tata tertib lembaga.

Sedangkan dalam hal kelembagaan yang telah dibentuk suatu badan khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu juga ada pengadilan khusus untuk korupsi, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang dibentuk dengan berdasarkan UU No. 30 tahun 2002.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sifat mandiri, yang artinya bebas dari kekuasaan manapun. KPK mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, mencari dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup minimal dua bukti untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan juga menemukan tersangka l. Penuntutan, adalah serangkaian tindakan penuntut agar menyusun dan juga melengkapi berkas perkara pidana dan juga melimpahkan ke pengadilan yang berwenang agar dapat diperiksa dan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Pengadilan Tipikor ini dibentuk di pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wilayah hukumnya mencakup di seluruh wilayah Indonesia. Pengadilan ini berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

Selain perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, ini perlu juga dilakukan perbaikan manusianya atau budaya masyarakat. Sehubungan dengan ini, ada juga berbagai upaya yang perlu dilakukan, antaranya yaitu; mendorong agama supaya lebih berperan dalam menumbuhkan sikap anti korupsi; memberdayakan kembali moral bangsa; meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan; memilih pemimpin yang antikorupsi, dan juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Dalam hal kesadaran hukum, setidaknya pada setiap warga negara penting mengetahui apa itu tindak pidana korupsi menurut perundang-undangan yang berlaku

Demikianlah, anti korupsi itu pada dasarnya merupakan upaya menghilangkan peluang besar korupsi bagi warga masyarakat, budaya anti korupsi ini pertama-tama penting dimulai dari kebiasaan untuk tidak memberikan suap kepada pegawai negeri atau pegawai pejabat negara berkenan dengan pelayanan yang telah mereka berikan. Sebab, kebiasaan memberikan suap itu berarti ikut serta dalam menyuburkan korupsi.